POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2018/2019 akan segera dilaksanakan untuk itu, seperti biasa sebelum melaksanakan Ujian kita harus memiliki pedoman seperti POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019. Oleh karena itu kami akan memberikan POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemndikbud RI). 
POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019

PENGERTIAN
Dalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan:
  1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
  2. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas menyelenggarakan USBN.
  3. Sekolah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Utama Widya Pasraman (Sekolah Keagamaan Hindu setingkat SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.
  4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
  6. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.
  7. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Kisi-kisi USBN adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
  9. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
  10. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
  11. Paket naskah soal USBN adalah variasi perangkat tes yang paralel, terdiri atas sejumlah butir soal yang dirakit sesuai dengan kisi-kisi USBN.
  12. Lembar Jawaban Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut LJUSBN adalah lembaran kertas yang digunakan peserta untuk menjawab soal USBN.
  13. Bahan USBN adalah bahan yang digunakan dalam penyelenggaraan USBN yang mencakup naskah soal, LJUSBN, berita acara, daftar hadir, amplop, tata tertib, dan pakta integritas.
  14. Dokumen USBN adalah berkas hasil pelaksanaan USBN yang bersifat rahasia, terdiri atas naskah soal, jawaban peserta ujian, daftar hadir yang sudah diisi peserta, berita acara yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pengawas ujian baik dalam bentuk hard copy maupun softcopy.
  15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS dan yang sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS).
  16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut KKKS dan sejenisnya adalah kelompok kepala sekolah di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
  17. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disebut MGMP dan sejenisnya adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs.), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  18. Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan adalah kelompok tutor mata pelajaran sejenis pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C di tingkat Kabupaten/Kota.
  19. Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiyah yang selanjutnya disingkat Pokja-PPS adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis pada program Ula,Wustha, dan Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah di tingkat Kabupaten/Kota.
  20. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok guru mata pelajaran sejenis di tingkat Kabupaten/Kota pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA USBN

A. Persyaratan Peserta USBN SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, dan yang sederajat
  • Telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI/SDTK/SPK, SDLB/MILB, atau Program Paket A/Ula;
  • Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB; dan
  • Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI/SDTK/SPK dan SDLB/MILB, mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula. SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat
  • Terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB dan yang sederajat;
  • Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan tertentu mulai semester 1 (satu) tahun pertama sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;
  • Bagi siswa SMK Program 4 (empat) tahun yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun dapat mengikuti USBN;
  • Siswa yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari sekolah yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti ujian sekolah, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk peserta program SKS.
B. Hak dan Kewajiban Peserta USBN
Hak Peserta USBN
  • Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti USBN.
  • Peserta USBN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti USBN utama dapat mengikuti USBN susulan. 
Kewajiban Peserta USBN
  • Peserta USBN wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
  • Peserta USBN wajib mematuhi tata tertib peserta USBN.
C. Pendaftaran Peserta USBN
  1. Satuan pendidikan pelaksana USBN melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.
  2. Panitia USBN melakukan verifikasi data calon peserta USBN.
  3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta USBN.
  4. Panitia USBN menerbitkan kartu peserta USBN.
D. Persyaratan Satuan Pendidikan Pelaksana USBN
  1. Persyaratan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan USBN adalah satuan pendidikan terakreditasi berdasarkan keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk satuan pendidikan formal dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD-PNF) untuk satuan pendidikan kesetaraan.
  2. Dalam hal akreditasi satuan pendidikan telah habis masa berlakunya dan dalam proses pengajuan kembali (reakreditasi) maka status akreditasi yang lama masih berlaku sesuai dengan ketentuan BAN-S/M atau BAN PAUDPNF tentang reakreditasi.
  3. USBN pada satuan pendidikan yang belum terakreditasi diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi pada jenjang pendidikan yang sama. Pelaksanaan USBN bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi dapat berlangsung di satuan pendidikan masing-masing, dengan penyelenggara USBN dari satuan pendidikan yang terakreditasi.
  4. Mekanisme penyiapan dan penggunaan soal USBN oleh satuan pendidikan yang belum terakreditasi dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USBN
A. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
     Tugas dan kewenangan BSNP dalam penyelenggaraan USBN sebagai berikut.
  1. Menetapkan kisi-kisi USBN.
  2. Menyusun dan menetapkan POS USBN.
  3. Melakukan sosialisasi dan publikasi USBN bersama direktorat terkait.
B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
     Tugas dan kewenangan Kementerian dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
  1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan USBN ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
  2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama.
  3. Menyusun kisi-kisi USBN teori.
  4. Menyusun dan mengusulkan kisi-kisi USBN kepada BSNP.
  5. Menyusun kisi-kisi USBN praktik untuk mata pelajaran tertentu.
  6. Menempatkan 20%-25% soal USBN dan panduan penomoran soal di laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id). Mekanisme akses dan distribusi soal diatur pada Lampiran 9.
  7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN.
  8. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari sekolah secara sampling melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  9. Menerima hasil USBN dari satuan pendidikan melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.
  10. Memanfaatkan hasil USBN untuk pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan.
Baca Juga : Panduan Ekskul Wajib Pramuka
C. Kementerian Agama
     Tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
  1. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran Pendidikan Agama, serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
  2. Menyusun dan mengusulkan kepada BSNP kisi-kisi USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
  3. Menyusun 20%-25% soal USBN Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti.
  4. Menyusun 20%-25% soal USBN mata pelajaran keagamaan pada sekolah keagamaan.
  5. Menyerahkan 20%-25% soal USBN Mata Pelajaran Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  6. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan perakitan soal USBN untuk madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
  7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan USBN di madrasah dan sekolah di bawah binaannya.
  8. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari madrasah dan sekolah di bawah binaannya melalui Kantor Kementerian Agama dan Kantor Wilayah kementerian Agama.
D. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
     Tugas dan kewenangan LPMP dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
  1. Membantu KKG atau guru-guru SD/MI/SDTK/SPK dalam penyiapan soal USBN.
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN melalui uji petik.
  3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan USBN ke direktorat terkait.
E. Dinas Pendidikan Provinsi
     Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam USBN sebagai berikut.
  1. Melakukan sosialisasi kebijakan USBN.
  2. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam pelaksanaan USBN.
  3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  4. Menerima master kisi-kisi mata pelajaran satuan pendidikan SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, dan SMALB/MALB.
  5. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk SMA dan SMK.
  6. Menerima 20%-25% soal USBN SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.
  7. Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan personalia yang akan menerima 20 – 25% soal USBN beserta kuncinya untuk jenjang SMA dan SMK dari Kementerian Pendidikan, serta bersedia menandatangani pakta integritas.
  8. Menetapkan MGMP jenjang SMA dan SMK serta SLB di tingkat Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk:
  • menyusun dan menelaah indikator untuk 75% soal berdasarkan kisi-kisi USBN; dan
  • menelaah soal usulan guru dari setiap sekolah untuk disusun menjadi 75% soal pada naskah soal USBN setiap mata pelajaran .
  1. Menyerahkan naskah soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket berikut kelengkapannya kepada Kanwil Kementerian Agama provinsi untuk sekolah selain madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama.
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SMA dan SMK, serta SLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB), dengan melibatkan pengawas pembina.
  3. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SMA, SMK, dan SLB (SDLB, SMPLB, dan SMALB).
  4. Membuat laporan pelaksanaan USBN SMA dan SMK di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Baca Juga : Daftar Nama Penerima BSM Tahun 2019
F. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.
  1. Melakukan koordinasi dengan LPMP dalam sosialisasi dan pelaksanaan USBN SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
  2. Melaksanakan sosialisasi USBN ke seluruh SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan.
  3. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara USBN.
  4. Melakukan pendataan dan menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) SD dan Paket A.
  5. Mengirimkan DNS ke satuan pendidikan (SD dan Paket A) untuk divalidasi.
  6. Menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan mendistribusikan ke satuan Pendidikan untuk SD.
  7. Mengoordinasikan pelatihan penulisan soal, perakitan soal, dan penskoran bagi guru-guru dari setiap Kabupaten/Kota dengan melibatkan ahli penilaian.
  8. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  9. Menerima master soal USBN mata pelajaran Pendidikan Agama serta Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk SMP, Program Paket B, dan Program Paket C.
  10. Menerima 20%-25% soal USBN SD, SMP, dan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk panduan penomoran soal USBN melalui laman USBN (http://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id) sesuai dengan petunjuk teknis yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, untuk selanjutnya diserahkan kepada KKG, Kepala SMP, dan Forum Tutor.
  11. Kepala Dinas menunjuk dan menetapkan personalia dari pihak yang akan menerima 20 – 25% soal USBN beserta kunci jawaban untuk jenjang SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dari Kementerian Pendidikan.
  12. Personalia dan pihak yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana diatur pada angka 11 harus menandatangani Pakta Integritas.
  13. Menetapkan KKG di tingkat Kabupaten/Kota jenjang SD dan MI atas usulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk:
  14. menyusun dan menelaah indikator untuk 75%-80% soal berdasarkan kisikisi USBN; dan
  15. menelaah 75%-80% soal usulan guru dari setiap sekolah.
  16. Menetapkan MGMP jenjang SMP/Forum Tutor di tingkat Kabupaten/Kota yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan USBN.
  17. Menggandakan bahan USBN jenjang SD dan MI atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat sesuai dengan jumlah peserta didik.
  18. Menyerahkan master soal USBN mata pelajaran umum minimal 1 (satu) paket, berikut kelengkapannya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk satuan pendidikan selain madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama yang belum memiliki KKG/MGMP/Forum Tutor.
  19. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USBN SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dengan melibatkan pengawas.
  20. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil USBN dari SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
  21. Membuat laporan pelaksanaan USBN SD, SMP, Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C di wilayahnya serta menyampaikannya kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Untuk lebih jelasnya, silahkan Download POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019 pada link gambar download dibawah ini. 

Demikian yang dapat kami bagikan semoga bermanfaat jangan lupa share ya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel