Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa

Assalamu'alaikum hello sahabat foppsiwanasaba.com dimanapun berada senang sekali kami menjumpai anda semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Sudah beberapa bulan ini saya jarang posting Artikel karena beberapa kesibukan. hehe (cie cie sok sibuk ya). 
Baiklah karena banyak temen-temen yang tidak lulus di Tes CPNS 2018 kemarin semua menjadi galau dan merana termasuk Admin.. hihihi, tapi jangan kwatir temen-temen pemerintah melalui Menteri Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia telah membuat kebijakan baru untuk para Honerer yang tidak lulus tahun kemarin itu. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adapun tujuan dibentuknya PPPK ini silahkan baca selengkapnya artikel dibawah ini. 
Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa

Oleh karena itu, Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rebuplik Indonesia telah mengeluarkan Pengumuman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan Pengumuman prihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019. 

Dengan telah ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan demikian, baik PNS maupun PPPK sama-sama merupakan pegawai pemerintah. Dalam Pasal 4 ayat (3), dinyatakan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Selanjutnya, dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa :
  1. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah; dan
  2. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kebutuhan ASN yang mendesak yang menjadi prioritas Pemerintah adalah untuk pemenuhan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian yang kebijakannya sudah diberlakukan sejak pengadaan CPNS tahun 2018 dibuka untuk pelamar umum yang berusia di bawah 35 tahun. Di satu sisi, pada jabatan-jabatan prioritas tersebut, saat ini sudah banyak tenaga non PNS yang telah bekerja di bidang tersebut dan telah berusia di atas 35 tahun. Tenaga Non PNS tersebut sebagian besar bekerja di Pemerintah Daerah.
  • Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018, memungkinkan untuk dilakukannya perekrutan ASN melalui skema PPPK dan diharapkan dapat menjadi solusi terhadap tenaga Non PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi. Peraturan Pemerintah dimaksud sudah disosialisasikan pada tanggal 23 Januari 2019 di Batam yang dihadiri oleh ± 530 (lima ratus tiga puluh) PPK daerah yang sebagian besar diwakili oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
  • Dalam tahun 2019, akan dilakukan rekrutmen ASN (CPNS dan PPPK) yang diawali tahap I perekrutan PPPK untuk jabatan-jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian dari Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II) yang ada dalam database BKN dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan. Sistem seleksi menggunakan CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun persyaratan untuk rekrutmen PPPK Tahap I dimaksud, antara lain:
Baca Juga : Juklak Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tahun 2019
  1. Untuk jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id);
  2. Untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan
  3. Untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.
Baca Juga : Download POS UN Tahun Pelajaran 2018/2019
  • Setelah dilakukan pemetaan terhadap data TH Eks K-II merujuk pada persyaratan tersebut angka 4, TH Eks K-II yang dapat mendaftar di instansi Saudara adalah sejumlah 1003 orang, terdiri dari:
  1. Guru sejumlah 946 orang;
  2. Tenaga Kesehatan sejumlah 9 orang; dan
  3. Penyuluh Pertanian sejumlah 48 orang, terdiri dari:
  • 1) Penyuluh Pertanian berasal dari TH Eks K-II sejumlah 0 orang; dan
  • 2)Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah sejumlah 48 orang.
  • Untuk Instansi Daerah Pemekaran baik Instansi Induk maupun Instansi baru, agar menginformasikan kepada calon peserta PPPK sebelum melakukan pendaftaran untuk melihat status data instansi kerjanya melalui aplikasi pada laman https://sscasn-helpdesk.bkn.go.id dan melakukan updating/perbaikan instansi kerja saat ini, dan admin SSCASN instansi baru wajib melakukan verifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan masing-masing PPK mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  3. Membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan;
  4. Bagi instansi daerah pemekaran yang data TH Eks K-II masih terdaftar/tergabung di Kabupaten/Kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan Provinsi, agar Provinsi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagi Kabupaten/Kota pemekaran yang data TH Eks K-II masih di Kabupaten/Kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota induk yang bersangkutan;
  5. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.
  6. Terlampir jadwal persiapan, pelaksanaan seleksi, dan pengangkatan sebagai PPPK dalam pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.
Baca Juga : POS USBN Tahun 2018/2019
Untuk lebih jelasnya silahkan Unduh Suratnya dibawah ini. 

Unduh Filenya DISINI

Demikian yang dapat kami bagikan semoga bermanfaat jangan lupa share. Semoga keberuntungan ada di tangan Anda. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel