Juklak Pengelolaan NISN Tahun 2019

foppsiwanasaba.com, NISN adalah kode pengenal atau identitas peserta didik yang bersifat unik, standar dan berlaku terus menerus/sepanjang masa. NISN bersifat unik bertujuan untuk membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya di seluruh sekolah di Indonesia maupun sekolah Indonesia di luar negeri. Peserta didik akan memiliki NISN apabila memenuhi syarat yaitu peserta didik yang bersangkutan harus terdata di sekolah yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang terdata di data referensi Kemendikbud. 
NISN di kelola oleh PDSPK selaku penanggungjawab master referensi dalam Dapodik. Adapun hasil pemberian NISN oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam Batasan tertentu yang dapat akses melalui situs (http://nisn.data.kemdikbud.go.id/). 

Seperti yang dikemukakan diatas tadi bahwa pemberian NISN kepada peserta didik untuk memberikan kode yang unik berlaku untuk seluruh satuan Pendidikan di Indonesia baik satuan Pendidikan dalam negeri maupun satuan Pendidikan luar negeri, agar data peserta didik dapat diadministrasikan secara baik dan dapat di manfaatkan sebagai master referensi untuk pembinaan peserta didik. 

Adapun tujuan diterbitkannya Juklak Pengelolaan NISN Tahun 2019 adalah : 
  1. Mengidentifikasi setiap individu peserta didik di seluruh satuan Pendidikan di Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan. 
  2. Menyamakan persepsi dan pandangan dalam pengelolaan ata referensi Pendidikan khususnya NISN mulai dari tingkat satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota/provinsi, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) samai di Kemendikbud. 
  3. Untuk memberikan panduan yang lebih jelass dalam mekanisme pengelolaan NISN, sehingga menjadi mudah dan standar yang bias dipahami Bersama, baik oleh satuan Pendidikan maupun oleh orang tua peserta didik. 

Sejalan dengan kebutuhan perbaikan dan pembetulan data master referensi yang telah di entri dalam dapodik dan harus bersifat unik dan tunggal. Pengelolaan verifikasi dan validasi data master referensi peserta didik sudah dibagi kewenangan yaitu kewenangan satuan Pendidikan, kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, dan PDSPK. 
Berikut ini tugas dan fungsi Operator mulai dari tingkat satuan Pendidikan sampai dengan tingkat PDSPK sebagai berikut : 

A. Operator Sekolah memilik wewenang antara lain : 
  1. Memastikan semua peserta didik telah memiliki NISN dan masuk dalam data referensi Kemndikbud, 
  2. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik yang masuk menu residu, 
  3. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik yang belum memiliki NISN dengan melakukan pencarin sekolah asal untk siswa yang mutasi 
  4. Melakukan perbaikan data Dapodik sesuai keterangan status data Invalid pada menu Invalid.

B.Operator Dinas; memiliki wewenang sebagai berikut : 
  1. Mengelola data peserta didik yang sudah memiliki NISN dan yanb belum memiliki NISN, 
  2. Melakukan approval (mengabulkan) pengajuan perubahan identitas yang diajukan oleh operator sekolah, 
  3. Melakukan approval (mengabulkan) pengajuan (mengabulkan) pengajuan perubahan identitas yang diajukan oleh operator sekolah, 
  4. Melakukan approval (mengabulkan) pengajuan mutase siswa dari operator sekolah. 

C. Operator PDSPK memiliki wewenang antara lain : 
  1. Melakukan pengelolaan data peserta didik yang telah memiliki NISN dan yang belum memiliki NISN;
  2. Melakukan approval pengajuan perubahan NISN dari operator sekolah;
  3. Mengajukan approval terhadap mutase peserta didik dari operator Dinas Pendidikan;
  4. Melakukan verifikasi dan validasi pengajuan NISN lulusan SM sederajat. 

Kebijakan Pengelolaan NISN bagi peserta didik Jenjang Dikdasmen 
  1. Penerbitan NISN jenjang Dikdasmen hanya memberikan kepada peserta didik yang bersekolah di satuan Pendidikan SD, SMP, SM sederajat; 
  2. Satuan Pendidikan / Lembaga penyelenggara Pendidikan termpat peserta didik bersekolah harus mempunyai NPSN dan terdaftar di Data referensi Kementerian Pendidikan Kebudayaan;
  3. NISN diberikan secara otomatis pada peserta didik tingkat 1 Sekolah Dasar yang belum memiliki NISN; 
  4. Penerbitan NISN bagi peserta didik yang sudah lulus (tidak berada di satuan Pendidikan) dilakukan melalui aplikasi verval lulusan di web http://nisn.data.kemdikbud.go.id; 
  5. Pengajuan perbaikan data identitas peserta didik dilakukan oleh Operator Sekolah melalui aplikasi verval PD; 
  6. Persetujuan perbaikan data identitas peserta didik dilakukan oleh Operator Sekolah melalui verval PD;
  7. NISN yang diterbitkan oleh PDSPK akan menjadi master referensi PDSPK, dan ditampilkan di laman http://nisn.data.kemndikbud.go.id;
  8. NISN yang diterbitkan PDSPK dapat digunakan untuk seluruh program pembangunan Pendidikan dan berlaku sepajang masa;
  9. Tidak ada pungutan biaya apapun terkait penerbitan NISN. 

Petunjuk pelaksanaan verval PD diharapkan menjadi acuan Bersama baik tingkat Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan (Kabupaten/Kota/Provinsi), Kemenag, dan PDSPK untuk melaksanakan verifikasi dan validasi (verval) data PD. Hal ini penting mengingat hingga saat ini masih terjadi perbedaan persepsi dalam verifikasi dan validasi akan tergantung dari sejauh mana masing-masing pihak (satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kemenag, dan PDSPK) dapat menjalankan prosedur yang benar dan tentunya komunikasi yang intensif diantara pihak-pihak yang ada. 

Untuk lebih jelasnya silahkan baca selengkapnya Juklak Pengelolaan NISN Tahun 2019 di SINI.

Belum ada Komentar untuk "Juklak Pengelolaan NISN Tahun 2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel